PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN OLEH JAKSA DALAM HAL KELEBIHAN MASA PENAHANAN TERPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Klas II B Kota Padang)

Penegakan keadilan terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang diterapkan sesuai dalam konteks keadilan sebagaimana diterima masyarakat. Kegagalan memfasilitasi keadilan melalui proses peradilan akan berujung pada kemarahan masyarakat kepada institusi penegak hukum. Pasca hadirnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak saja memuat tentang hak dan kewajiban yang menjadi tugas serta kewenangan penegak hukum, tetapi juga memuat batasan serta tata cara proses pidana untuk menjamin hak asasi manusia terhadap mereka yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum.. Proses penegakan hukum tidak saja membutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan akan tetapi juga membutuhkan instrument penggeraknya. Institusi-institusi penegak hukum yang merupakan kompenen dari sistem peradilan pidana atau lebih kita kenal dengan criminal justice system (CJS) seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan kementerian hukum dan ham. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksana putusan pengadilan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Azhar selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padang. Bapak Azhar Menjelaskan sering sekali terjadi keterlambatan dalam penyampaian petikan putusan pengadilan atau ekstrak vonis dari penuntut umum, sehingga Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padang tidak memiliki dasar hukum lebih lanjut untuk melaksanakan penahanan, serta memindahkan terdakwa yang telah berubah status menjadi terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan. Kelebihan masa penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padang terjadi pada tingkat kasasi disebabkan oleh keterlambatan pelaksanaan putusan pengadilan dalam hal penyampaian ekstrak vonis oleh jaksa penuntut umum, sehingga pihak Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padang tidak memiliki dasar kepastian hukum atas status tahanan. Putusan pengadilan dalam hal terjadinya kelebihan masa penahanan terhadap terpidana, Jaksa belum menyampaikan ekstrak vonis atau petikan putusan, sehingga Rumah Tahanan Negara Negara Klas II B Padang tidak bisa memenuhi pelaksanaan putusan. Keterlambatan jaksa dalam hal penyampaian ekstrak vonis atau petikan putusan ke Rumah Tahanan Negara Klas II B Padang disebabkan oleh keterlambatan mendapat salinan putusan dari panitera Mahkamah Agung. Kata Kunci: Pelaksanaan Putusan, Jaksa, Kelebihan Masa Penahanan, Terpidana, Rumah Tahanan Negara