DINAMIKA POLITIK LEMBAGA KEBUDAYAAN NASIONAL PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1965

Tujuan penelitian ini adalah mencari jawaban dari permasalahan mengenai peta politik nasional menjelang Demokrasi Terpimpin, proses terbentuknya LKN dan reorientasi LKN dalam masa Demokrasi Terpimpin. Sejalan dengan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis yang mencakup empat langkah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kondisi politik pasca pemilu 1955 terjadi ketidakstabilan dalam perpolitikan Indonesia, karena hasil pemilu 1955 tidak di dapatkan suara mayoritas terbanyak partai mengakibatkan kekuasaan terbagi-bagi dalam berbagai aliran politik yang mengutamakan kepentingan masing-masing partai. Untuk mengatasi kekacauan ini presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan menjadi tonggak di mulainya Demokrasi Terpimpin dengan Manipol USDEK sebagai GBHN Indonesia. Kebijakan Manipol USDEK menciptakan kondisi seni budaya Indonesia bertujuan untuk kepentingan politik. Banyak bermunculan lembaga kebudayaan dan kesenian yang berafiliasi pada partai politik diantaranya LKN berafiliasi dengan PNI, Lekra dekat dengan PKI, dan Lesbumi underbow dari NU. PNI membentuk LKN berdasarkan keputusan DPP PNI pada bulan Desember 1958 yang bertujuan untuk melaksanakan serta mewujudkan “tidak adanya suasana keragu-raguan” induk organisasi dari LKN, yakni PNI dalam geraknya mempelopori gagasan Demokrasi Terpimpin serta kembali kepada UUD’45. Dalam Kongres LKN pertama 1959 di Surakarta menghasilkan “seni untuk rakyat dan politik adalah panglima” sebagai alirannya dalam berkebudayaan. Pada Kongresnya yang kedua 1963 di Jakarta, LKN menegaskan bahwa seniman LKN adalah seniman Marhaen yang harus mengabdi pada revolusi Indonesia dengan berlandaskan Manipol USDEK dan Pancasila. Sebagai organisasi massa bentukan PNI yang bergerak dalam lapangan kebudayaan berideologi Marhaenis, LKN menjadi alat propaganda ideologi partai serta menjadi senjata di lapangan kebudayaan untuk melawan ideologi lain yang bertentangan dengan ideologi partai. Perbedaan ideologi partai politik di dalam lembaga kebudayaannya masing-masing telah memecah belah para seniman dan budayawan yang ada di Indonesia. Kedekatan LKN dan Lekra dalam melawan Manifes Kebudayaan, serta persamaan garis dalam lapangan kebudayaan mengakibatkan kevakuman LKN pada akhir tahun 1965 setelah peristiwa G 30 S 1965.