Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan (Kikil) Yang Mengandung Bahan Terlarang Berupa Formalin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Llg)

Kikil adalah bagian jaringan ikat pada dengkul serta tungkai kaki sapi yang terdiri dari urat, tulang rawan serta banyak mengandung lemak. Kikil merupakan makanan yang tidak dapat bertahan lama, kikil yang disimpan di lemari pendingin hanya tahan satu atau dua hari. Oleh sebab itu, para pelaku usaha sering menambahkan formalin pada kikil untuk menjaga tekstur kikil agar dapat bertahan lebih lama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen kikil yang mengandung bahan terlarang berupa formalin dalam Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Llg ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan studi kepustakaan. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, konsumen telah mendapatkan perlindungan hukum untuk melindungi hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan hukum tersebut dapat dilihat dengan dijatuhkannya sanksi pidana kepada Eva Yusnita Binti Lamudin selaku pelaku usaha kikil mengandung formalin berdasarkan Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.